Juknis Penggunaan KKP [Kartu Kredit Pemerintah] Pada Aplikasi SAS 2019
Juknis Penggunaan KKP [Kartu Kredit Pemerintah] Pada Aplikasi SAS 2019

Juknis Penggunaan KKP [Kartu Kredit Pemerintah] Pada Aplikasi SAS 2019 - Sebelum menggunakan Kartu kredit pemerintah (KKP) pada aplikasi SAS anda wajib untuk mengupdate Aplikasi SAS anda ke versi terbaru : Update Aplikasi SAS Versi 19.0.9 Tahun 2019. Jika telah di update maka anda wajib mempelajari juknis penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang bisa anda unduh pada bagian akhir artikel ini.
Baca Juga : Cara Update Aplikasi SAS 19.0.1 Terbaru Tahun 2019

1. Pengertian Kartu Kredit Pemerintah (KKP) 

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.

Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan KKP pada Satuan Kerja, KPPN, Kanwil dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 196/PMK.05/2018, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan menyediakan fasilitas pembuatan surat permohonan dispensasi ke Kanwil DJPb, persetujuan KKP ke KPPN, dan penerbitan KKP ke bank melalui aplikasi SAS 2019 pada modul PPSPM.

2. Penjelasan Singkat Penggunaan KKP

  1. Satker melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Penerbit KKP sebagai mitra kerjanya dalam penggunaan KKP
  2. Penetapan proporsi UP ditetapkan UP Tunai sebesar 60% dan UP KKP sebesar 40%. Apabila proporsi UP KKP berubah, maka Satker menyampaikan surat dispensasi perubahan proporsi UP KKP ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang dilampiri Surat Pernyataan dan mengirim ADK.
  3. Satker menginput data permohonan persetujuan proporsi UP KKP ke KPPN (jika berubah proporsi UP KKP, maka harus lampirkan Surat Persetujuan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan) dilampiri Surat Pernyataan Uang Persediaan dan mengirim ADK.
  4. Satker melakukan input data permohonan penerbitan (nama-nama penerima dan administrator) KKP ke Bank dilampiri surat Persetujuan UP KKP dari KPPN mitra kerjanya.
  5. Input data surat permohonan perubahan proporsi UP KKP, persetujuan dan penerbitan KKP dilakukan pada modul PPSPM.
  6. Satker Input data Nomor KKP pada masing-masing Pemegang KKP sebagai bahan pelaporan oleh BP/BPP pada modul SILABI

3. Penjelasan Menu KPP Pada Aplikasi SAS 2019

Pada modul PPSPM, untuk pembuatan surat-surat sebagaiman alur dan penjelasan diatas, terdapat pada menu Lainnya, sub menu Kartu Kredit Pemerintah dengan sub-sub menu sebagai berikut :
  1. Dispensasi Proporsi KKP ke Kanwil
  2. Permohonan Persetujuan ke KPPN
  3. Permohonan Penerbitan ke Bank
  4. Permohoan TUP KKP ke KPPN
  5. Permohonan TUP Non KKP ke KPPN

4. Pada modul PPK, menu yang digunakan adalah :

  1. Menu Referensi, pilih sub menu Kartu Kredit Pemerintah, Perekaman data referensi pemegang, Kartu Kredit Pemerintah
  2. Menu Lainnya = Sub Menu Kartu Kredit Pemerintah, Penatausahaan Daftar Pengeluaran Riil, Persetujuan Daftar Pengeluaran Riil oleh PPK
  3. Menu SPP = RUH SPP, Cetak SPP, /Transfer ADK SPP

5. Pada modul SILABI Pengeluaran, menu yang digunakan adalah :

  1. Menu Bendahara Pengeluaran = sub menu RUH Kuitansi, Perekaman kuitansi KKP
  2. Menu Bendahara Pengeluaran = sub menu RUH Transaksi, Perekaman transaksi KKP
  3. Menu Bendahara Pengeluaran = sub menu RUH DPT, Perekaman Daftar Pembayaran Tagihan
Untuk mengetahui lebih jauh tentang penggunaan KKP silahkan download juknis KKP pada link di bawah ini :